Setelah tahun lalu Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) menuai kontroversi, tahun ini keluar lagi peraturan yang mengatur tentang pendidikan, namun kali ini lebih dikhususkan kepada pendidikan kedinasan. Iya, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan sudah disahkan pada tanggal 22 Januari 2010.

Saat UU BHP disahkan, banyak pihak yang khawatir dengan akan makin mahalnya biaya pendidikan di negeri ini, karena perguruan tinggi diharapkan mampu mengelola pendanaannya secara mandiri, meski harus dengan mengutamakan prinsip nirlaba. Dan sepertinya apa yang dikhawatirkan itu terbukti. Biaya kuliah sekarang ini makin mahal. Salah satu solusi, kita bisa mengarahkan anak atau adik kita yang baru lulus SMA untuk masuk ke sekolah kedinasan, karena kuliah di sana gratis. Tapi sekarang setelah terbit PP No.14 Tahun 2010, solusi sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa ?

Karena pada pasal 1 ayat (1) dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa :

Pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.

Dalam hal ini saya berharap pemahaman saya tentang aturan yang baru ini salah. Saat ini saya masih menyamakan arti dari sekolah kedinasaan dengan pendidikan kedinasan. Jadi, kalau dianggap sama, maka kekhawatiran saya tentang akan dihapusnya sekolah-sekolah kedinasan yang gratis bagi para lulusan SMU/ sederajat itu bisa saja terjadi jika kita mengacu kepada pasal 1 ayat (1) PP No.14 Tahun 2010 ini. Maka peluang untuk mendapatkan fasilitas pendidikan murah apalagi gratis makin tipis.

Kan ada beasiswa, bung. Beasiswa umumnya hanya diberikan kepada anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu dari sisi ekonomi. Ya selain beasiswa, sekolah kedinasan juga bisa jadi alternatif untuk memperoleh pendidikan murah/ gratis. Tapi untuk masuk sekolah kedinasan pun harus melalui tes seleksi yang memiliki tingkat persaingan cukup tinggi. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang berkemampuan akademik pas-pasan, tidak berprestasi dan juga berasal dari keluarga yang tidak mampu ? Kita tidak bisa mengatakan : “ Ya, itu derita lu.

Meskipun di satu sisi kita sudah seringkali melihat kebobrokan yang terjadi di sekolah tinggi kedinasan, tapi kita harus bisa memilah, itu hanya perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, saya percaya ketika awal masuk sekolah kedinasan itu mereka tidak bertujuan atau bercita-cita begitu lulus ingin jadi preman.

Jadi, sekolah kedinasan itu masih diperlukan atau tidak ?

Saat ini perguruan tinggi sudah banyak yang membuka jurusan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam hal mengelola negara (misalnya administrasi tata negara, perpajakan), dari sisi ini sih menurut saya tidak perlu lagi dibuka sekolah khusus kedinasan, karena sudah disediakan oleh sekolah tinggi atau perguruan tinggi secara umum, kecuali akademi militer atau akademi kepolisian, mungkin. Tapi, dengan catatatan bahwa biaya pendidikan di perguruan tinggi umum (negeri/swasta) itu harus benar-benar terjangkau jika tidak bisa digratiskan.